Kota Tanjung Pinang

Kota Tanjung Pinang adalah ibukota Kepulauan Riau yang terletak di Pulau Bintan dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Dompak dan Pulau Penyengat.

Penulis: Widityas
Editor: Ami Heppy
tanjungpinangkota.go.id
Kota Tanjung Pinang 

TRIBUNNEWSWIKI - Kota Tanjung Pinang adalah ibukota Kepulauan Riau yang terletak di Pulau Bintan dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Dompak dan Pulau Penyengat.

Kota Tanjung Pinang memiliki cukup banyak daerah pariwisata seperti Pulau Penyengat yang hanya berjarak kurang lebih 2 mil dari Pelabuhan Sri Bintan Pura.

Kemudian Pantai Trikora dengan pasir putihnya yang terletak kurang lebih 65 kilometer dari kota, dan pantai buatan yaitu tepi laut yang terletak di garis pantai pusat kota sebagai pemanis atau wajah kota (waterfront city).

Sebagian wilayah Tanjung Pinang merupakan dataran rendah, kawasan rawa bakau, dan sebagian lain merupakan perbukitan, sehingga lahan kota sangat bervariasi dan berkontur.

SEJARAH

Melansir situs resmi kota Tanjungpinang, sejak tahun 1983 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983, Tanjung Pinang berstatus sebagai kota administratif bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau.

Bersama dengan Dumai yang telah lebih dulu menjadi kota administratif pada tahun 1979, Tanjung Pinang merupakan kota administratif kedua di Provinsi Riau.

Dasar pembentukan kota administratif di Indonesia ketika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Meski berstatus sebagai kota administratif, Tanjung Pinang bukanlah sebuah kota otonom karena tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kota aministratif dipimpin oleh walikota administratif yang bertanggung jawab kepada bupati Kabupaten Kepulauan Riau.

Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang yang dikenal dengan undang-undang otonomi daerah itu lantas membagi wilayah pemerintahan daerah di Indonesia hanya dengan wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten atau kota.

Tidak ada lagi wilayah pemerintahan dengan status kotamadya, dan kota administratif.

Undang-undang otonomi daerah tersebut menyebabkan seluruh wilayah kotamadya dan kota administratif dapat ditingkatkan menjadi kota otonom, atau sebaliknya juga dapat dikembalikan kepada daerah kabupaten induknya.

Kota Tanjung Pinang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 yang ditandatangani oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid pada tanggal 21 Juni 2001, dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85.

Kota Tanjung Pinang memiliki luas wilayah sekitar 239, 5 kilometer persegi dan sebagiannya merupakan wilayah perairan laut.

Dalam perkembangannya, Kota Tanjung Pinang melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai daerah ibukota provinsi.

Aspek Geografis

Posisi Kota Tanjung Pinang sangat strategis, disamping berdekatan dengan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, dan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia.

Kota Tanjung Pinang juga terletak pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia, antara timur dan barat, yakni di antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved