Nopol Kendaraan Listrik akan Diberi Tanda Khusus, Ini alasannya

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) mulai mendapat tempat di masyarakat.

Kendaraan listrik diklaim jauh lebih ramah lingkungan daripada kendaraan konvensional.

Selain itu, payung hukum mengenai KBL sudah ada dalam Perpres No 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi jalan.

Dilansir oleh Gridoto.com , kelebihan lain yang dimiliki kendaraan listrik adalah terbebas dari aturan ganjil-genap di Jakarta.

Baca: Ini Harga Polestar 2, Bisa jadi Alternatif Mobil Listrik Selain Tesla Model 3

Baca: Berminat Beli Mobil Listrik? PPnBM-nya Lebih Murah Dibanding Mobil Bermesin Bensin dan Hybrid

Untuk itu diperlukan pembedaan atau pencirian khusus  kendaraan listrik yang bisa membedakannya dari kendaraan konvensional ketika melaju di jalan.

Pihak Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) sedang menyusun pembedaan ini.

Brigjen Pol Halim Pagarra, Direktur Registrasi Identifikasi (Regident), mengungkapkan alternatif konsep pemberian ciri khusus pada KBL.

Misalnya, nomor kendaraan atau nomor polisinya diberikan lima angka.

“Ini untuk pembeda dari kendaraan biasa lainnya,” jelasnya.

Baca: Dites BPPT, Tesla Model X Lebih Irit 3 Kali Lipat dibanding Mobil BBM

Baca: Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid

Usulan lainnya adalah dengan memberi warna khusus, salah satunya warna putih.

Hal ini disetujui pakar hukum UGM, Prof. Nurhasan Ismail.

“Mengenai penandaan kendaraan berbasis listrik sebagai unsur pembeda berlalu lintas dapat dikesepakati oleh pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Selain kebal aturan ganjil-genap, kendaraan listrik juga mempunyai PPnBM yang murah, berdasarkan  Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019.

PPnBM tidak lagi dihitung berdasarkan kubikasi mesin, tetapi berdasarkan tingkat emisi gas buang dan konsumsi bahan bakar.

Semakin rendah emisi dan konsumsi bahan bakar sebuah kendaraan, maka akan semakin rendah juga tarif PPnBM kendaraan.

Dalam Bab II Pasar 4, kendararaan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang dengan kapasitas mesin di bawah 3.000 cc, dikenakan PPnBM 15 persen.

Asalkan untuk motor bakar cetus api atau mesin bensin, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) lebih dari 15,5 Km/l, atau tingkat emisi CO2 kurang dari 15O gram per Km.

Sementara untuk mesin diesel atau semi diesel, konsumsi BBM-nya harus lebih dari 15,5 Km/l, atau tingkat emisi CO2 kurang dari 150 gram per Km.

Begitu dengan pasal 5 tentang pengenaan PPnBM bertarif 20 persen, bila mobil bermesin bensin mampu mengkonsumsi BBM 11,5 sampai dengan 15,5 km/l, atau CO2 yang dihasilkan 150-200 gram per km.

Sedangkan untuk mesin diesel atau semi diesel, konsumsi BBM-nya harus lebih dari 13 sampai 17,5 km/l, atau tingkat emisi CO2 mulai dari 150 gram sampai 200 gram per km.